Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui terdapat tumpang tindih pemberian dana bantuan sosial (bansos) selama masa pandemi covid-19 atau corona. Hal ini karena ada tumpang tindih data antara pusat dan daerah. Sri Mulyani mengklaim, penyaluran jaring pengaman sosial di Indonesia di tengan pandemi covid-19 sebenarnya sudah mencakup 55% penduduk Indonesia yang terdampak.
Jaring pengaman sosial tersebut terdiri dari bansos berupa penerima keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT), bansos dana desa. Juga termasuk diskon tarif listrik hingga program kartu prakerja.
Kendati demikian, Sri Mulyani tak menampik, bahwa telah terjadi tumpang tindih atau overlapping dalam penyaluran bansos, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Memang dampak wabah covid-19 berdampak ke masyarakat luas secara masif. Data yang ada di kami ini merupakan belum bansos yang dilkakukan oleh daerah. Apakah kemungkinan ada tumpang tindih? Ada, tapi lebih baik daripada tidak dapat," ujarnya dalam video conference, Jumat (8/5/2020).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran bansos per 6 Mei 2020 antara lain seperti PKH mencapai Rp 16,56 triliun, Kartu Sembako atau BNPT sebesar Rp 14,1 triliun. Lalu untuk bansos sembako di DKI Jakarta sudah disalurkan Rp 284,1 miliar, sedangkan bansos tunai, realisasinya mencapai Rp 3,489 triliun, bansos dana desa sebesar Rp 63,25 miliar, dan Kartu Pra Kerja sebesar Rp 1,62 triliun.
"Seharusnya kalau sekarang ada kelompok belum ter-update, bisa langsung update ke Kementerian Sosial. Ini penggambaran perluasan bansos COVID berdampak ke masyarakat masif, dan terjadi overlapping dan sistem penjaminan sosial harus lebih baik dan harus realible dari pendataannya," jelasnya.
Pemerintah sudah mengeluarkan Rp 110 triliun untuk program jaring pengaman sosial tersebut dari total Rp 405 triliun anggaran penanganan Covid-19. Setiap program memiliki nilai manfaat dan sasaran yang berbeda.
Kartu sembako diberikan kepada 20 juta keluarga penerima harapan (KPM) dengan nilai Rp 200 ribu per bulan selama setahun. Ada pula subsidi listrik gratis bagi 24 juta pelanggan dengan daya listrik 450 VA dan diskon sebesar 50% untuk 7,2 juta pelanggan 900 VA selama tiga bulan (April, Mei, dan Juni).
Untuk Bansos Tunai Non Jabodetabek terdapat 9 juta KPM. di luar penerima program keluarga harapan/PKH dan kartu sembako. Ada pula Bansos Sembako Jabodetabek sebanyak 1,3 juta KPM, di luar penerima program keluarga harapan/PKH dan kartu sembako. Dan BLT Dana Desa dengan sebanyak 11 juta KPM (di luar penerima program keluarga harapan/PKH dan kartu sembako dan kartu prakerja). Semuanya sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan (April, Mei, dan Juni 2020).
Pemerintah kini juga menjadikan program kartu prakerja sebagai jaring pengaman sosial, yang mana menyasar 5,6 juta penerima manfaat untuk mereka yang terkena PHK dan sektor informal yang terdampak covid-19. Ke 5,6 juta penerima prakerja tersebut akan mendapatkan biaya pelatihan Rp 1 juta/bulan dan insentif Rp 2,55 juta, yang bayarnya dicicil selama 4 bulan.
Sumber: CNBC Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar